Dewan meminta pemerintah mengkaji secara mendalam teknologi dari Rusia.

JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta dan Kota Moskow memfokuskan kerja sama dalam pengelolaanmass rapid transit–bukan mass rapid transportation–(MRT). Jalinan kerja sama dilakukan selama tiga tahun ke depan.

“Kami bisa belajar pengelolaan yang efisien,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada wartawan kemarin di Balai Kota. Di antaranya soal bagaimana memformulasikan sistem subsidi yang efektif.

Foke–sapaan akrab Fauzi–menambahkan, tim ahli dari Moskow akan datang ke Jakarta. Begitu pun sebaliknya, ahli dari Jakarta bisa belajar langsung penanganan subway di Rusia, yang dikenal dengan jaringan subway terbaik di dunia.

Bentuk kerja sama, Foke melanjutkan, bukan dalam hal pembangunan fisik subway. Sebab, pembangunan fisik dilakukan melalui pinjaman dan kerja sama dengan Jepang. “Tidak ada bantuan pendanaan dari Moskow,” ujarnya. Moskow, kata Foke, hanya menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti tender di proyek-proyek Ibu Kota, termasuk subway.

Pemerintah DKI menyambut baik permintaan tersebut. “Kalau tender kan terbuka, silakan saja,” kata Fauzi. Yang jelas kerja sama ini, kata Foke, menguntungkan kedua belah pihak.

Gubernur Fauzi Bowo berkunjung ke Moskow pada 2-12 Oktober lalu. Pada 5 Oktober ditandatangani sebuah kerja sama sebagai tindak lanjut kunjungan Wali Kota Moskow Yuri Luzhkov pada 22 Juli 2007 untuk membicarakan program sister city.

Selain MRT, Fauzi meneken kesepakatan kerja sama bidang lainnya, seperti pariwisata, penanganan krisis dan bencana, olahraga, serta permukiman.

Jalur MRT akan membentang dari Lebak Bulus hingga Dukuh Atas sepanjang 14,3 kilometer. Proyek ini ditargetkan bisa dinikmati warga Jakarta pada 2010. Japan Bank for International Cooperation mengucurkan pinjaman total US$ 800 juta, bunga 0,4 persen per tahun dengan jangka waktu 30 tahun.

Komponen pembiayaan proyek terdiri atas pinjaman Jepang 30 persen, Indonesia 30 persen, dan 40 persen swasta. Tahap konstruksi menelan biaya US$ 480 juta. Sedangkan tahap pertama (studiengineering design) biayanya sekitar US$ 17,5 juta.

Pelaksanaan proyek MRT dipastikan molor karena dana belum mengucur. Menurut Fauzi, itu terjadi karena perjanjian pendanaan untuk proyek tahap kedua atau fase konstruksi belum ditandatangani. Dia berharap proyek tahap kedua dimulai pada 2009 akhir atau 2010. Sebelumnya, direncanakan pembangunan konstruksi dimulai pada akhir 2008 (Koran Tempo, 13 Oktober).

Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Nurmansyah Lubih meminta pemerintah mengkaji secara mendalam terhadap teknologi dari Rusia apakah layak. “Agar tidak menyulitkan pemeliharaan, murah dalam pengoperasiannya,” katanya.

Menurut Nurmansyah, DKI belum mempunyai rencana yang matang terkait dengan pembangunansubway. “Apakah akan terulang kembali kasus monorel,” katanya. Mengingat, dia mengimbuhkan, saat ini kondisi dunia sedang dilanda krisis keuangan global. RUDY PRASETYO