Sabtu 3 Mei 2008, Jam: 9:59:00
JAKARTA (Pos Kota) -Sebagai Ibukota negara dan kota metropolitan setiap harinya tidak kurang dari 600.000 kendaraan dari Bodetabek masuk ke Jakarta. Kondisi ini tentu akan berdampak pada masalah kepadatan lalu lintas dan kemacetan. Apalagi sarana jalan yang ada tidak mengalami penambahan, akibatnya kemacetan dan kesemrawutan terjadi setiap saat.

Pemda DKI memprogramkan untuk membangun Mass Rapid Transit (MRT) atau angkutan umum massal. Gubernur Fauzi Bowo menyatakan MRT direncanakan beroperasi Tahun 2015, dengan kapasitas angkut mencapai 153.000 penumpang per hari. Pertama dibangun jalur Lebak Bulus – Dukuh Atas sepanjang 14,3 km, dengan 12 stasiun meliputi Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setia Budi dan Dukuh Atas.

Di mana delapan stasiun berada di atas tanah dan empat di bawah tanah. Nilai total proyek sebesar Rp10,264 trilyun, yang pembiayaannya dari dana pinjaman Japan Bank International Corporation (JBIC) sebesar Rp 8,359 trilyun, APBD sebesar Rp 651 milyar dan APBN Rp 1,254 trilyun.

DPRD sebagai representasi wakil rakyat sangat mendukung rencana ini. Apalagi persoalan kemacetan dan transportasi selalu menghantui masyarakat yang berdampak pada perekonomian. Sehingga nantinya keberadaan MRT dapat mengatasi masalah transportasi dan kemacetan serta meningkatkan perekonomian.

Wakil Ketua DPRD DKI, Drs. Maringan Pangaribuan,MM menegaskan dewan secepatnya akan menyelesaikan pembahasan Perda tentang pembentukan PT MRT dan penyertaan modal Pemda DKI pada MRT Jakarta. “Keberadaan MRT tidak dapat ditunda-tunda lagi, diharapkan awal Mei ini Perda tentang Pembentukan MRT dan penyertaan modal Pemda DKI pada MRT Jakarta selesai,” tegasya.

JANGAN SEPERTI MONORAIL
Komisi A DPRD DKI dalam laporannya yang disampaikan oleh H. Marulloh Soleh mendesak agar dalam pembangunan subway dikaji lebih dalam, supaya tidak terulang kembali seperti kasus monorail yang sampai saat ini masih terbengkalai. “Ini agar Subway dapat terlaksana sesuai jadwal, tahun 2008-2009 dilakukan pembebasan lahan dan tahun 2010-2014 pembangunan fisik dan tahun 2015 beroperasi. Jangan sampai seperti Monorail terbengkalai,” katanya.

Dalam merekrut sumber daya manusia (SDM) harus yang profesional tidak seperti Busway. Selain itu perlu koordinasi dengan instansi Dinas Pekerjaan Umum Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah agar tidak mengganggu fly over dan under pass.

Komisi B DPRD DKI melalui H. Abdurrahman Suhaimi merekomendasikan agar sosialisasi kepada masyarakat dilakukan atas rencana proyek MRT ini, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan memperoleh kesan positif akan urgensi MRT.

“Perekrutan manajemen PT MRT harus terbuka dan mereka harus berpengalaman dibidang MRT, sehingga dapat mengoperasikan perusahaan dengan profesional,” jelasnya.

Anggota DPRD, Tatang Rusfandi yang menyampaikan laporan Komisi C DPRD DKI menyatakan dengan terbentuknya PT MRT diharapkan akan dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perusahaan ini tidak semata-mata bersifat profit tetapi yang lebih penting meningkatkan pelayanan dalam sistem transportasi. Sehingga biaya/harga penyerahan jasa kepada public harus ditetapkan bersama dengan seluruh stakeholder,” jelasnya.

Pembahasan Perda tentang PT MRT dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT MRT merupakan bukti kalau DPRD sangat perhatian dan concern akan masalah yang dihadapi masyarakat. Khususnya masalah transportasi dan kemacetan yang sudah sangat parah. Sehingga dengan terbentuknya PT MRT, pembangunan subway dapat terlaksana dan memecahkan problem yang dihadapi warga.